(Konsep ASOCA : Ability, Strength, Opportunities, Culture, Agility)
Oleh: Adv. Dr. dr. Wahdi, Sp.OG (K-subsp.Obginsos), SH, MH
Doktoral Ilmu Pemerintahan dalam TATAKELOLA Pemerintahan Kolaboratif, Ketua GEMASIC INDONESIA (GenerasiEmasIndonesiaCemerlang), Akademisi, Pemerhati sosial dan pelayanan publik.
Dalam strategi mempertahankan kekuasaan, saya melihat ada strategi yang kurang pas sampai saat ini yang dilakukan dalam melayani masyarakat. Dari awal kepemimpinan sang pemimpin, insting saya berbicara apa yang telah dan akan menjadi kebijakan sampai awal 2027 akan sangat menentukan keberlanjutan kepemimpinan.
Apalagi bila tidak ada pola kepemimpinan yang cerdas dan khodimul ummah dalam kepemimpinan yang melayani, yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yg seharusnya merasakan, belum pihak-pihak yang mungkin akan merasakan adanya tekanan dalam kebijakan ekonomi yang merugikan mereka yang selama lebih dari 10 tahun akhir ini merasa nyaman dengan sang pemimpin terdahulu.
Berdasarkan analisis situasi terkini secara pribadi (sejak awal kepemimpinan 2024 – awal Maret 2026 ), saya menegaskan saya adalah anak bangsa yang selalu mencintai dan menghormati pemimpinnya. Saya mengamati mengenai beberapa Program Nasional seperti MBG (saya faham sekali tentang tujuan program yang mulia ini meskipun pelaksanaannya jauh dari strategi dan nilai filosofi dari upaya mencerdaskan anak bangsa yang seharusnya dimulai dari Mikrosistem membangun ketahanan keluarga (baca tulisan saya tentang MITOKONDRIA membangun SDM, Telaah Teori Lingkungan dan siklus hidup dalam kajian Ilmiah-syariah), penanganan bencana Sumatera (saya langsung terlibat di lapangan di daerah bencana Aceh Tamiang sampai saat ini, Tanah datar dan beberapa daerah di Sumbar yang terdampak, Sumut yang terdampak), kebijakan ekonomi (yang membuat gerah para konglomerat yang sudah nyaman selama pemerintahan sebelumnya), kebijakan luar negeri terutama posisi kebijakan politik Indonesia dalam Perang Iran dan mulai terasanya tekanan Geopolitika dan Geoekonomi yang sudah masuk inisial fase.
Demi cinta saya kepada Indonesia dan proses kepemimpinan (tanpa bermaksud apa2) saya melihat situasi sang pemimpin dapat dipastikan berada dalam “Krisis Legitimasi Kinerja (Performance Legitimacy Crisis) yang Akut”.
Jika pola kepemimpinan tidak berubah menjadi khodimul ummah (melayani umat) dan kebijakan tidak terasa manfaatnya langsung, maka akan memunculkan situasi sebagai berikut:
1. Krisis Legitimasi & Tekanan Fungsional
Dalam teori politik, kepemimpinan yang gagal menyikapi bencana dengan cepat (seperti kasus bencana Sumatera) dan salah urus program unggulan (MBG) akan kehilangan kepercayaan publik, apalagi para pakar sudah memberi banyak masukan kepada pemerintah, termasuk beberapa kepala daerah yang menjadi kerepotan dalam program ini.
Situasi Utama : Sang pemimpin terjebak dalam tekanan fiskal yang berat (Rp286 triliun ditambah Rp.100 T :360 T untuk 2026) di tengah krisis energi akibat perang dan tekanan fiskal, depresi nilai uang. Apalagi adanya laporan masif di media oleh masyarakat sendiri (orangtua, guru, pamong) tentang masalah tata kelola MBG (keracunan makanan, salah urus, lamban, porsi yang tidak mencerminkan nilai gizi).
Kondisi Politik : Akan terjadi eskalasi peningkatan risiko sosial karena janji kampanye tidak terwujud secara efektif, yang bisa memicu ketidakpuasan akar rumput.
2. Analisis Menurut Teori Politik
Situasi ini relevan dengan beberapa teori: Teori Legitimasi Kinerja (Performance Legitimacy): Penguasa yang mengandalkan stabilitas melalui pembangunan ekonomi (dan program sosial) akan jatuh jika kinerja ekonomi memburuk atau manfaatnya tidak merata dan tidak berdampak secara evidens.
Machiavellian Risk (Analisis Politeia):
Strategi mempertahankan kekuasaan yang berisiko (pemaksaan kebijakan yang membuat mereka yang sudah nyaman menjadi tidak nyaman dalam kepentingan ekonomi , hukum, politik), pengabaian kesejahteraan berkeadilan bagi rakyat (oleh karena informasi dari pejabat dibawah yang tidak berbasis evidens).
Menurut Machiavelli hal ini justru akan mempercepat kejatuhan, karena rakyat merasakan kehilangan harapan untuk sejahtera ( prinsip Welfare State) dan memunculkan. Krisis Kepemimpinan khodimul ummah, kepemimpinan yang benar dirasakan melayani masyarakatnya (Leadership Crisis).
3. Analisis Menurut Perspektif (Prediksi 2025-2027)
Berdasarkan analisis perspektif terhadap data penanganan bencana dan program makan gratis, situasi hingga 2027 diprediksi: Terjadi erosi Kepercayaan Publik dengan adanya tren ketidakpuasan yang meningkat akibat “keruntuhan model” kebijakan yang awalnya terlihat baik di atas kertas tetapi bermasalah di implementasi.
Risiko Disrupsi Sosial: Ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan energi akibat tekanan geopolitika dan geoekonomi dapat menimbulkan instabilitas sosial.
Kebutuhan Tata Kelola: Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya strategi dan tata kelola yang memadai, “bukan sekadar niat baik”.
Kesimpulan:
Belajar dari teori kepemimpinan, bila pemimpin beradaa dalam kondisi stagnasi tanpa. Tanpa perubahan pola kepemimpinan, kebijakan; maka penguasa dipastikan berada dalam situasi “Ujung Tanduk” (stabilitas politik yang goyah), di mana akan terjadi kehilangan dukungan rakyat (legitimasi) menjelang 2 tahun pesta Demokrasi.
