METRO, (LC)–Pemerintah Kota (Pemkot) Metro terus memperkuat pemutakhiran Data Terpadu Sektor Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya memastikan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Penguatan tersebut dilakukan dengan menyamakan pemahaman jajaran pemerintahan hingga tingkat bawah mengenai DTSEN dan pengelompokan masyarakat berdasarkan desil.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Ahmad Hariyanto, mengatakan penyamaan persepsi melibatkan camat, lurah, tokoh masyarakat hingga pamong.
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur tersebut penting untuk memastikan data kemiskinan yang digunakan pemerintah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Tujuannya adalah menyamakan persepsi antara program-program yang ada di Kota Metro, mulai dari seluruh camat, lurah, hingga tokoh masyarakat. Kita ingin data DTSEN di Kota Metro ini paling tidak mendekati akurat dan lebih padat,” ujar Ahmad Hariyanto, pada Rabu (09/09/2026).
Ia mengatakan, apabila masih ditemukan kendala atau ketidaksesuaian data di lapangan, persoalan tersebut akan dibahas bersama untuk mendapatkan solusi dan dilakukan verifikasi ulang.
Langkah pemutakhiran data ini dinilai semakin strategis lantaran Kota Metro dipercaya pemerintah pusat sebagai daerah percontohan program Digitalisasi Perlindungan Sosial oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Program tersebut berjalan beriringan dengan pelaksanaan pendataan sensus ekonomi.
Ahmad menyebut proses pemutakhiran DTSEN di Kota Metro terus menunjukkan perkembangan positif. Dari target yang ditetapkan sebesar 40 persen, capaian saat ini telah berada di kisaran 30 persen.
“Dari target 40 persen yang ditetapkan, kita sudah mencapai sekitar 30 persen,” katanya.
Pemkot Metro, lanjutnya, akan terus mengejar peningkatan capaian tersebut. Validasi dan pemutakhiran data dilakukan untuk menekan potensi terjadinya bansos salah sasaran sekaligus memastikan program perlindungan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Pemkot juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan data penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Harapan saya, bantuan sosial bisa betul-betul tepat sasaran. Kita akan terus memperbaiki data-data itu di lapangan dan meminta masukan dari masyarakat, aparat, pamong, hingga rekan-rekan media,” jelasnya.
Menurut Ahmad, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam proses validasi. Data yang dianggap belum sesuai akan kembali diverifikasi agar menghasilkan data yang lebih akurat.
“Kalaupun nantinya ada data yang dirasa belum sesuai, tidak masalah, akan kita lakukan verifikasi ulang,” tuturnya (LC-02)
