METRO, (LC) – DPRD Kota Metro menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2027, pada Kamis (20/08/2026).
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Metro dan dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini, S.Sos., M.M.
Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD Kota Metro menyampaikan hasil pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Laporan Badan Anggaran disampaikan oleh Roma Doni Yunanto, S.Pt., M.M.
Dalam laporannya, Roma Doni menyampaikan bahwa berdasarkan ringkasan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah diproyeksikan lebih dari Rp900 miliar.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai lebih dari Rp903 miliar. Dengan struktur tersebut, APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp3 miliar.
Untuk menutup defisit tersebut, pembiayaan daerah dirancang melalui penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp5 miliar.
Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp2 miliar untuk penyertaan modal daerah.
Pemkot Metro Targetkan 19 Indikator Kinerja
Rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian sambutan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso.
Dalam sambutannya, Bambang mengatakan Pemkot Metro telah menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang menjadi sasaran pembangunan pada 2027.
“Ada 19 indikator kinerja utama yang akan kita capai di tahun 2027,” ujar Bambang.
“Ke-19 indikator tersebut meliputi Indeks Pembangunan Manusia, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, prevalensi stunting balita, indeks implementasi kota cerdas, indeks reformasi birokrasi, indeks pemerintah digital, indeks pelayanan publik, indeks kepuasan masyarakat, indeks daya saing daerah, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks ketahanan pangan, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks pembangunan infrastruktur, indeks risiko bencana, indeks harmoni Indonesia, serta indeks pemajuan kebudayaan,” sambung Bambang.
Menurut Bambang, indikator-indikator tersebut menjadi bagian penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan Kota Metro.
Ia menegaskan, pelaksanaan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Anggaran Harus Berdampak bagi Masyarakat
Pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kota Metro.
Melalui pembahasan dan kesepakatan antara DPRD bersama Pemerintah Kota Metro, kebijakan anggaran 2027 diharapkan dapat disusun secara terarah, efektif, efisien, transparan, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Dengan mengacu pada 19 indikator kinerja utama tersebut, arah kebijakan anggaran diharapkan semakin terukur sehingga setiap program dan kegiatan pemerintah daerah mampu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat Kota Metro. (ADV)
