METRO, (LC)– Sejumlah Fraksi DPRD Metro menyampaikan kritikan keras dan usulan dalam sidang paripurna tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025-2029.
Kritikan Tajam datang dari Fraksi Gerakan NasDem Raya dalam pandangan umum fraksi terhadap Penyampaian Raperda tentang Rencana (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025-2029 dan Jawaban Wali Kota Metro atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Metro di sidang Paripurna DPRD setempat, pada 8 Juli 2025.
Efril Hadi juru bicara Fraksi Gerakkan NasDem Raya menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah daerah atas beberapa pejabat eselon dua, menurutnya dengan penataan organisasi birokrasi diharapkan meningkatkan kinerja pemerintah untuk mewujudkan pencapaian Pembangunan Kota Metro lima tahun yang akan datang yang akan di tuangkan dalam RPJMD Kota Metro.
“Dalam dokumen RPJMD Kota Metro tahun 2025 – 2029, sinkronisasi dan harmonisasi isu strategis dengan RPJMN, RPJMD Propinsi dan RPJMD Kota Metro, tahun 2025 – 2029,” ujar Efril
“Pertama, seperti yang tertuang didalam visi RPJMN Bersama Indonesia Emas 2045, Visi RPJMD Provinsi bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045 . Sedangkan Visi RPJMD Kota metro Metro Kota cerdas, Berbasis Jasa dan Berbudaya Religius,” tambahnya.
Lebih Lanjut, Efril mempertanyakan terkait pengurangan jumlah Misi RPJMD Kota Metro tahu 2025 – 2029 terdapat lima misi. Sedangkan sebelumnya yang di sampikan Walikota dalam Musrenbang RPJMD dan dalam Rapat Paripurna setelah pelantikan disampikan ada 9 misi, kenapa ada pengurangan.
Dikatakanya, dalam dokumen RPJMD target dan program pembiayaan perangkat daerah harus selaras dengan visi, misi tujuan sasaran dan strategi Kota Metro tahun 2025-2029.
“Pertanyaannya, apa dasar perhitungan target perangkat daerah. Karena tidak selaras antara proyeksi pendapatan belanja, pembiayaan daerah Kota Metro tahun 2025- 2029 dan program perangkat daerah 2025-2029. Terlihat kesenjangan yang cukup tinggi antara belanja operasi dan belanja modal atau alokasi untuk program atau kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” cetusnya.
Efril menambahkan, Fraksi Gerakan NasDem Raya memberikan dorongan usulan dalam keuangan daerah tidak hanya memuat dokumen APBD seperti Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Akan tetapi, Fraksi Gerakan Nasdem Raya juga menginginkan gambaran tentang informasi atau penjelasan tentang kekayaan atau aset daerah.
“Kekayaan dan aset daerah sangat penting untuk dijadikan modal dasar untuk melaksanakan program atau kegiatan dan keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Untuk itu, kami minta disajikan data yang komprehensif tentang aset dan kekayaan daerah,” tuturnya (LC-002).
