METRO, (LC)—Aliansi Mahasiswa Kota Metro menepati janji mereka untuk melakukan demo besar-besaran, mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Metro yang dipimpin Walikota H. Bambang Iman Santoso dan Dr. Rafiq Pradana, setelah berusia satu tahun kinerja keduanya.
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Metro yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Metro menggelar aksi demo di halaman Gedung DPRD Kota Metro, Selasa (10/3/2026).
Aksi aliansi mahasiswa Kota Metro itu diikuti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Dharma Wacana dan unsur mahasiswa lainnya dalam aksinya, para mahasiswa sempat membakar ban di depan kantor legislatif sebagai bentuk kekecewaan terhadap jalannya Pemerintahan di bawah kepemimpinan Bambang—Rafiq.
Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa itu serta merta membawa aneka ragam spanduk yang berisi harapan dari tuntutan yang mereka usung dan melakukan orasi di halaman gedung rakyat (DPRD) Kota Metro.
Mereka menyuarakan kritik keras terhadap kinerja pemerintah daerah serta meminta DPRD mengambil langkah tegas. Juga, para mahasiswa mendesak DPRD Kota Metro, agar menghadirkan Walikota Metro Bambang Iman Santoso ke hadapan publik di gedung parlemen daerah, guna menjelaskan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.
Menurut salah satu mahasiswa yang berorasi bernama Arda dengan lantang mengatakan, bahwa demo tersebut merupakan bentuk kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan di Bumi Sai Wawai.
Dijelaskannya, mahasiswa turun ke jalan membawa sejumlah tuntutan yang harus segera dijawab oleh pemerintah daerah maupun DPRD Kota Metro.
“Kami minta DPRD Kota Metro hadirkan Walikota Bambang Iman Santoso untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait realisasi program kerja pemerintah kota yang dinilai belum jelas perkembangannya,” tegas Arda. Dikatakannya, kalau aksi mereka tersebut bukan sekadar demonstrasi simbolik, melainkan bentuk tekanan moral, agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap kinerjanya.
Para mahasiswa menuntut pemerintah daerah agar segera melakukan evaluasi dan mengoptimalkan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Bahkan, para mahasiswa menyoroti 13 program unggulan Pemerintah Kota Metro yang dinilai belum menunjukkan hasil nyata di lapangan. Kami minta, kata para mahasiswa agar program-program tersebut jangan hanya slogan politik, tetapi harus direalisasikan, agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Beberapa program Bambang—Rafiq yang jadi sorotan diantanya, program semua jalan mulus, peningkatan penerangan jalan umum, digitalisasi pelayanan publik, hingga bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM.
Persoalan peningkatan kesejahteraan perangkat lingkungan, seperti isentif bagi RT, RW, LPM, serta kader posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat menjadi bagian dari tuntutan para mahasiswa.
Bahkan, para mahasiswa menyinggung bidang kesehatan, dan mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama melalui perbaikan fasilitas rumah sakit dan puskesmas di Kota Metro. Menurut mahasiswa sektor kesehatan harus menjadi prioritas pemerintah, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Kinerja DPRD pun tidak luput dari kritik dan tuntutan para mahasiswa yang dinilai belum maksmal melakukan fungsi pengawasan. Seraya menegaskan, bahwa DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton. Tapi, harus berperan aktif mengawal jalannya pemerintahan.
“DPRD harus berani bersikap tegas dan kritis. Jangan sampai program pemerintah hanya menjadi janji kosong yang merugikan masyarakat,” teriak mahasiswa yang bersemangat menyampaikan aspirasinya.
Pada akhirnya para mahasiswa menuntut dan mendesak DPRD agar membentuk Panitia Khusus (Pansus), guna melakukan investigasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta kualitas pelayanan kesehatan di Kota Metro. (LC-01)
