Naim Emel Prahana : DPRD—Walikota Harus Klarifikasi Untuk Masyarakat Metro
METRO, (LC)—Persoalan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro melakukan pinjaman uang Rp 20 Miliar ke Bank Lampung dan DPRD menganggap hal sangat urgen, karena tanpa persetujuan DPRD. Akhirnya menjadi isu liar yang mengaitkan berbagai persoalan pada Pemkot Metro.
Setelah terjadi kegagalan Rapat Koordinasi (rakor) masalah tersebut gagal mempertemukan DPRD melalui ketua-ketua Fraksi dan Komisi serta dipimpin langsung Ketua DPRD, rapat pada akhir bergulir juga, Rabu (1/4/2026) di ruang OR DPRD Kota Metro.
Rapat tersebut akhirnya menuai polemik dengan pers, ketika para wartawan diminta ke luar ruang rapat dengan alasan ada hal yang urgen dibicarakan terlebih dulu antara DPRD dan Walikota Bambang Iman Santoso. Walau, dikatakan rapat itu terbuka, akan tetapi wartawan disuruh ke luar.
Berbagai tanggapan akhirnya simpang siur dan menjalar ke mana-mana menanggapi pengusiran tersebut dan suara keras dilontarkan oleh tokoh pers yang juga budayawan Naim Emel Prahana, yang selama ini lebih baik diam.
Menurut bang Naim panggilan akrab beliau, dirinya sangat menyayangkan peristiwa pengusiran wartawan yang katanya hanya sebentar. Tetapi, rapat berjalan sekitar enam (6) jam tanpa hasil apapun.
Lebih keras lagi bang Naim mengatakan, kalau kepada wartawan dikatakan mereka hanya ngobrol biasa, kenapa harus tertutp dan durasi waktunya bisa mencapai enam jam?
“Kan itu, menimbulkan berbagai spekulasi negatif terhadap DPRD dan Walikota Metro,” tegas bang Naim.
Dikatakannya, ini persoalan keterbukaan informasi, tidak ada kerahasiaan dalam rapat itu? Ironisnya bang Naim saat rapat akan dimulai telah mengingatkan di ruang rapat DPRD kepada Ketua DPRD dan Walikota serta peserta rapat lainnya.
Bang Naim menyampaikan secara terbuka, no problem wartawan disuruh ke luar. Tapi, mohon menyasmpaian hasil rapat kepada media narasinya jangan berbeda dengan apa yang sedang dibahas.
“Saya sudah ingatkan, karena ada firasat bahwa selesai rapat DPRD dan Walikota akan menyampaikan hal yang berbeda dengan kemasan narasi seakan-akan rapat itu hanya antar dua lembaga saja yaitu DPRD dan Pemkot Metro.
“Itu yang sangat keliru terjemahan dalam kontek “keterbukaan informasi”,” urai bang Naim.
Dikatakannya lebih lanjut, walaupun DPRD dikenal adalah lembaga politik, jangan politisir dong kepentingan masyarakat sebagaimana disampaikan kepada media (pers).
Dan, tambahnya pengelolaan keuangan daerah jangan seperti mengelola uang keluarga, ada ketentuan aturannya dan ada mekanisme pengelolaannya, jangan dikelola dengan bahasa politik. (LC-01)
