Oleh Sainul, SH, MA, MH
Esensi mendasar dari demokrasi deliberatif. Gejolak terjadi karena adanya sumbatan komunikasi dan kesenjangan (gap) antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi riil masyarakat. Ketika jalur formal seperti DPRD atau rapat kedinasan dinilai terlalu birokratis, kaku, dan kurang representatif, masyarakat merasa tidak memiliki ruang untuk bersuara, sehinggaaspirasi tersebut pecah menjadi gejolak di ruang publik.
Berikut adalah analisis mengapa gejolak itu terjadi dan bagaimana gagasan Anda tentang wadah musyawarah non-formal dapat menjadi solusi: Mengapa Harus Ada Gejolak?
- Krisis Kepercayaan (Distrust): Masyarakat merasa prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat” hanya menjadi jargon politik lima tahunan. Saat keadilan dan kepastian hukum dirasa timpang, gejolak menjadi instrumen “terakhir” rakyat untuk menarik perhatian penguasa.
- Sifat Kebijakan yang Top-Down: Banyak keputusan diambil dari atas ke bawah tanpa melalui uji kelayakan publik yang murni. Akibatnya, kebijakan sering kali legal secara prosedural (lewat DPRD), namun tidak memiliki legitimasi moral di mata rakyat.
- Relativitas Kepentingan: Seperti yang Anda sampaikan, tidak ada kebijakan manusia yang mutlak. Ketika pemerintah memutlakkan keputusannya yang relatif, di situlah benturan kepentingan ego sektoral dan hak rakyat jelata memicu ledakan sosial.
Tantangan Wadah Formal yang Ada Saat Ini? Sebenarnya pemerintah memiliki instrumen seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dari tingkat desa hingga nasional. Namun, wadah ini sering kali dikritik karena:
- Bersifat Formalitas: Sering kali hanya menjadi ruang “ketok palu” untuk program yang sudah dikunci dari atas.
- Keterwakilan yang Elitis: Hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh terstruktur, sehingga suara kelompok marjinal, pemuda, dan masyarakat akar rumput yang independen jarang terdengar.
Solusi & Implementasi Saran: Public Sphere Berkelanjutan Gagasan untuk membuat agenda rutin (bulanan hingga tahunan) dengan undangan terbuka adalah esensi dari konsep Public Sphere (Ruang Publik) yang digagas filsuf Jürgen Habermas—sebuah ruang netral di mana warga negara dapat berdiskusi secara setara, objektif, dan transparan.
Contoh usulan struktur agenda dirancang secara sistematis: Obyektifitas dan Transparansi Agar Wadah Ini Objektif dan Transparan:
- Fasilitator Independen: Diskusi tidak boleh dipimpin oleh pejabat pemerintah agar tidak intimidatif, melainkan oleh mediator/akademisi yang netral.
- Pemanfaatan Teknologi: Selain pertemuan fisik, harus ada hybrid system(siaran langsung dan kanal digital) agar warga yang tidak bisa hadir tetap bisa memantau dan memberikan masukan.
- Komitmen Output: Hasil dari musyawarah publik ini harus memiliki kekuatan rekomendasi yang wajib dijawab atau dipertimbangkan oleh kepala daerah secara tertulis. (LC-01)
